Kartu Tani: Mensejahterakan Petani?


Kartu Tani: Mensejahterakan Petani?


    Petani  adalah  kepanjangan dari Penjaga tatanan Negara Indonesia. kepanjangan ini dikutip dari Soekarno pada tahun 1952 yang melihat pentingnya petani sebagai penjaga ketahanan pangan sehingga swasembada pangan digaungkan untuk menjaga stabilitas nasional. Jika petani diposisikan sebagai penjaga ketahanan pangan lantas kenapa pada pelaksanaan kebijakan pertanian  tidak dimonitor secara ketat?

    Masa Pandemi, menjadi perubahan yang drastik dari berbagai aspek kehidupan.  Ancaman resesi ekonomi di depan mata.  Sedangkan Indonesia sebagai salah satu negara agraris  dimana menjadi  negara agraris tropis terbesar di dunia setelah Brazil. hal ini dibuktikan dari 27 persen zona tropis di dunia, Indonesia memiliki 11 persen wilayah tropis. Indonesia memiliki hasil tani seperti beras, singkong, kacang tanah, tembakau, kedelai, merica, kelapa sawit, teh, gula, dan masih banyak lainnya( Kompas.com) .  Dengan melihat kekayaan sumberdaya alam tersebut, perlu perhatian khusus dalam menyusun kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Namun, hal tersebut tidak menyadarkan  atas keterdesakan keadaan di masa pandemi ini. Yang berdasi dan berkeki resmi semakin bersemi sedangkan petani  direpotkan dengan pupuk dengan drama ironi.  Subsidi Pupuk menjadi dipersulit dengan berbagai persyaratan atas kebijakan yang dibuat oleh para  penguasa.  salah satunya adalah penerbitan kartu tani. 

    Kartu tani merupakan kartu debit BRI co-branding yang digunakan untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi serta untuk mengetahui jumlah transaksi pembayaran pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) BRI yang disediakan pada setiap pengecer, selain itu kartu tani ini dapat juga digunakan sebagai alat transaksi perbankan seperti pada umumnya.  sedangkan manfaatnya yang didapat oleh petani adalah kepastian ketersediaan saprotan bersubsidi/nonsubsidi, kemudahan penjualan hasil panen oleh off taker (tanpa melalui perantara), kemudahan akses pembiayaan (KUR), kenumbuhkan kebiasaan menabung (tidak konsumtif), biaya simpanan lebih ringan, mendapatkan program Prona (BPN), kemudahan mendapatkan subsidi (Kemenkeu, Kementan, Kemenkop)  dan emudahan mendapatkan bansos.

    Akan tetapi, manfaat tersebut tidak dijalankan dengan baik  dalam implementasi kebijakan. Apakah ini salah satu cara untuk memperkecil subsidi negara ataukah proses dalam meningkatkan kesejahteraan petani?. Bukannya mendapatkan kemudahan dalam bersubsidi melainkan kesulitan untuk mendapatkan subsidi. melihat latar belakang petani sendiri yang mayoritas sudah tua dibingungkan dengan persyaratan ini itu hanya untuk bertransaksi pupuk.  Sedangkan pupuk sendiri menjadi kebutuhan utama dalam mengolah sawah.  Padahal sudah disebutkan manfaat adanya kartu petani adalah mendaptkan berbagai kemudahan  selama bertani. Hal ini diperkuat dengan fakta yang ditemukan di lapangan yang menunjukkan bahwa mayoritas petani merasakan kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ataupun non bersubsidi. Sehingga muncul kekreatifan mereka untuk membuat pupuk fermentasi sebagai bukti dan protes atas keterbatasan pupuk. 

        Berdasarkan Undang undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani  pada pasal  1 ayat 1 menyatakan bahwa perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.  bisakah  kebijakan berjalan sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat dan dijadikan landasan pelaksanaan kebijakan secara nyata?Sudahkan sesuai dengan  tujuan kebijakan untuk mensejahterakan petani?.Petani sebagai masayarakat rendah hanya bisa berdoa  untuk mendapatkan sarana prasarana yang sesuai karena hanya bertanilah mereka bisa bertahan hidup.

#SuaraPetani

#NajwaShihab

#KartuTani


Komentar

Postingan populer dari blog ini

2025: Di Akhir Cerita Penuh Kata ─ Ngunduh Wohing Pakerti

Cara Membuat Batik Tulis

Mekar Merunduk